
Tanpa satu pun izin resmi yang diajukan, rencana konser musisi asal Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup Israel and New Breed di Jakarta sudah dipastikan tidak akan terwujud. Pemerintah Indonesia secara tegas menutup pintu bagi penyelenggaraan acara tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan keputusan ini bukan soal nama sang musisi maupun latar belakang agamanya. Pemerintah mengendus adanya potensi konser dimanfaatkan sebagai ajang kampanye politik pro-Israel. “Ya, jadi memang ditengarai dari beberapa show yang dilakukan di beberapa tempat di luar negeri, di sela-sela pertunjukan musik dan lagu itu, artis tersebut menyampaikan satu statement yang antara lain mengatakan ‘I stand with Israel’. Dan ini ucapan yang cukup sensitif ya,” kata Yusril.
Yusril juga mengungkapkan bahwa konser semula direncanakan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, lalu sempat berpindah lokasi. Namun setelah koordinasi lintas kementerian dan kepolisian, panitia ternyata tidak pernah mengajukan permohonan izin resmi sama sekali.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut angkat suara dan menyambut baik sikap pemerintah ini. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh memberi ruang bagi pihak mana pun yang dinilai berafiliasi dengan Israel. “Posisi Indonesia jelas, menentang tindakan genosida yang dilakukan zionis Israel. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Indonesia konsisten mendukung Palestina Merdeka, lepas dari penjajahan,” ujarnya.
Niam bahkan meminta aparat menyelidiki pihak-pihak yang berada di balik inisiatif penyelenggaraan konser ini. Menurutnya, membiarkan acara semacam itu tetap berjalan bisa memicu keresahan publik dan merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa yang mendorong umat Islam Indonesia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Keputusan pemerintah ini mencerminkan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini konsisten menolak segala bentuk penjajahan, sekaligus menjadi sinyal jelas bahwa isu Palestina tetap menjadi garis merah yang tidak bisa dilintasi sembarang pihak di dalam negeri.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

Menlu Singapura Datang Mendadak, akan Bertemu Prabowo Hari Ini

Wakil Bupati Bogor Tidak Hadir di Pemeriksaan KPK, Dijadwalkan Ulang

Pemerintah Salurkan Rp480 Miliar Bantuan Presiden untuk Tangani Kebakaran Hutan ke 44 Daerah

