Konflik yang terus bergejolak di Timur Tengah ternyata menjadi salah satu pendorong Indonesia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel — yakni bahan bakar yang dibuat dari sumber-sumber alami seperti kelapa sawit atau tebu. Hal ini disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum keberlanjutan internasional yang digelar di Jakarta, Selasa.
Hashim menekankan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor energi dari kawasan yang situasi politiknya tidak menentu bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian dalam negeri. “Kami semua menyadari betapa rentannya perekonomian negara apabila terlalu bergantung pada sumber energi dari luar negeri, terlebih dari kawasan dengan situasi politik yang tidak stabil,” ujarnya.
Sebagai respons atas kondisi itu, pemerintah memastikan program biofuel akan terus berjalan. Indonesia bahkan sudah menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel B50 — campuran 50 persen minyak nabati dalam solar — secara nasional. Kementerian ESDM menargetkan distribusi B50 di seluruh SPBU bisa mencapai 100 persen pada Oktober 2026.
Tidak berhenti di situ, pemerintah juga tengah mempersiapkan penerapan bioetanol E20, yaitu campuran 20 persen etanol dalam bahan bakar minyak. Program ini direncanakan berjalan mulai 2029, meski realisasinya sangat bergantung pada kesiapan pasokan bahan baku. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 20 pabrik bioetanol dengan kapasitas minimal 40.000 kiloliter per tahun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun kemandirian energi jangka panjang, sehingga tidak mudah terguncang setiap kali situasi global memanas.
Sumber: Antara News
