
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang kali terjadi di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan bahwa pendekatan penanganan saat ini belum optimal. Bivitri Susanti, seorang pakar hukum tata negara, menyoroti masalah ini dan mengajukan solusi alternatif yang lebih terencana untuk pemerintah.
Menurut Bivitri, pemerintah sebaiknya mengubah fokus strategi dalam menghadapi karhutla. Alih-alih hanya bereaksi saat bencana sudah terjadi, pemerintah perlu menetapkan pencegahan dan mitigasi berbasis data sebagai prioritas utama. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi mendalam tentang pola, lokasi, dan faktor pemicu kebakaran.
Dengan memanfaatkan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang paling rentan terhadap kebakaran lebih awal. Hal ini memungkinkan intervensi preventif yang lebih efektif sebelum situasi menjadi darurat. Strategi berbasis data juga membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien untuk mencegah terjadinya bencana.
Perubahan paradigma dari respons reaktif menjadi pencegahan proaktif ini dianggap krusial untuk mengurangi frekuensi dan dampak karhutla di masa depan. Langkah tersebut memerlukan komitmen jangka panjang dan koordinasi lintas institusi pemerintah untuk terlaksana dengan baik.
Sumber: Sindonews
Baca Juga

BP Tapera Bidik PNS dan UMKM untuk Program Hunian Subsidi

Bisnis Gudang dan Logistik Dorong Laba RISE Membengkak 183 Persen di 9 Bulan Pertama 2026

BTN Perluas Jangkauan KPR hingga Rp552 Triliun dengan Strategi Digital dan Inklusi Finansial

