Tiga dari Empat Orang Terpaksa Potong Pengeluaran Pokok karena Biaya Rumah Membengkak

Krisis keterjangkauan perumahan telah mencapai titik mengkhawatirkan di seluruh dunia. Sebuah riset global terbaru melibatkan hampir 31 ribu responden dari 22 negara, termasuk Indonesia, dan hasilnya menunjukkan bahwa masalah rumah yang terjangkau bukan lagi sekadar soal harga properti yang naik, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap kesejahteraan keluarga.

Laporan berjudul “Home at What Cost?” yang dikeluarkan oleh Habitat for Humanity International mengungkapkan data yang mengguncang: 75 persen penduduk dunia dipaksa mengurangi setidaknya satu jenis pengeluaran pokok dalam tahun terakhir hanya untuk mampu membayar tempat tinggal mereka.

Tekanan finansial ini paling berat dialami oleh kelompok paling rentan. Sebanyak 89 persen penghuni hunian informal dan 85 persen masyarakat berpenghasilan rendah harus menghemat anggaran sehari-hari. Bahkan generasi muda tidak terselamatkan—81 persen Gen Z dan Milenial terpaksa mengatur ulang prioritas keuangan mereka untuk bayar sewa atau cicilan rumah.

Dampak krisis ini melampaui soal uang semata. Sebanyak 56 persen responden global menjadi ragu atau menunda untuk membangun keluarga karena tingginya biaya perumahan, dan angka itu melonjak menjadi 62 persen di kalangan Gen Z dan Milenial. Sementara itu, 58 persen orang tua merasa cemas bahwa beban biaya rumah akan membatasi kesempatan pendidikan dan perkembangan anak-anak mereka.

Optimisme untuk memiliki rumah sendiri juga semakin tipis, khususnya di negara-negara kaya. Di Kanada, 56 persen masyarakat pesimis, sementara di Amerika Serikat angka itu mencapai 42 persen.

Kondisi rumah yang aman dan terjangkau ternyata memiliki dampak langsung pada kesehatan mental. Riset mencatat bahwa 35 persen masyarakat menganggap masalah perumahan sebagai sumber stres utama dalam hidup mereka. Sebaliknya, 89 persen responden menyatakan bahwa tinggal di hunian yang layak dan terjangkau adalah fondasi penting untuk menjaga kesehatan jiwa.

Jonathan Reckford, CEO Habitat for Humanity International, menekankan bahwa rumah seharusnya menjadi fondasi keamanan, bukan beban yang menggerogoti kualitas hidup. “Memiliki rumah seharusnya tidak membuat seseorang harus mengorbankan kesehatan atau masa depannya. Rumah semestinya menjadi landasan untuk hidup sehat, membuka peluang, dan mencapai keamanan finansial,” katanya.

Reckford juga mengajak semua pihak untuk bertindak kolektif. “Kita tidak boleh menerima masa depan ketika masyarakat harus menurunkan harapan terhadap apa yang semestinya mereka dapatkan dari sebuah rumah. Riset ini menunjukkan pentingnya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bekerja sama untuk membangun sistem perumahan yang memungkinkan masyarakat menata masa depan, bukan sekadar bertahan hidup hari ini,” tambahnya.

Ancaman tidak hanya datang dari faktor ekonomi. Perubahan iklim juga mengintai ketahanan hunian—30 persen responden memperkirakan cuaca ekstrem akan membuat rumah mereka semakin tidak nyaman dalam tiga tahun mendatang, dan 18 persen mengatakan bangunan rumah mereka saat ini tidak dilindungi dengan baik dari risiko banjir, gelombang panas, atau suhu ekstrem.

Habitat for Humanity menuntut pemerintah segera melakukan tindakan nyata melalui investasi perumahan bersubsidi dan program pembiayaan mikro yang inklusif. Sektor perbankan dan pengembang properti juga diminta untuk berinovasi dengan menciptakan skema cicilan rumah yang terjangkau bagi pekerja informal dan generasi muda.

Tanpa aksi cepat dari berbagai pihak, krisis perumahan akan terus melemahkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat di tingkat global. Investasi pada perumahan yang layak kini bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang.

Sumber: propertiterkini.com