
Pemerintah Indonesia sedang mengakselerasi transformasi digital melalui strategi tiga pilar yang dirancang untuk memperluas akses internet sekaligus memanfaatkannya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Momentum ini disampaikan pada gelaran Bali Tech Week 2026 yang berlangsung 19-23 Oktober lalu di Denpasar.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa fokus pembangunan infrastruktur digital nasional kini melampaui sekadar perluasan jaringan. “Tugas utama kita tidak lagi hanya membangun konektivitas di Indonesia, tetapi juga memastikan konektivitas tersebut terwujud dalam sebuah pertumbuhan, baik ekonomi, masyarakat, maupun perbaikan layanan publik,” ujarnya dalam forum tersebut.
Data terkini menunjukkan akses internet Indonesia telah menjangkau sekitar 235 juta penduduk dengan penetrasi 81,72 persen. Jaringan 4G telah mencakup 98,96 persen populasi dengan kecepatan internet mobile rata-rata mencapai 84 Mbps, sementara layanan internet tetap (fixed broadband) rata-rata 67 Mbps.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, pemerintah merencanakan sejumlah langkah strategis dalam tiga tahun ke depan. Target kecepatan internet tetap ditingkatkan menjadi 100 Mbps pada 2029, sambil mengurangi kesenjangan kualitas antara wilayah Jawa dan Indonesia timur melalui pemanfaatan berbagai spektrum frekuensi.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah teknologi Fixed Wireless Access (FWA) yang memanfaatkan spektrum 1,4 GHz. Teknologi ini diharapkan mampu memberikan kecepatan hingga 100 Mbps dengan tarif terjangkau antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan, membuat akses digital lebih inklusif bagi kalangan yang sebelumnya kurang terjangkau.
Pemerintah juga memanfaatkan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz untuk ekspansi jaringan 5G ke perdesaan. Kolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dirancang untuk menggunakan infrastruktur kelistrikan sebagai tulang punggung jaringan telekomunikasi, mengoptimalkan investasi dan efisiensi pembangunan.
Tantangan sesungguhnya terletak pada pemanfaatan konektivitas yang sudah tersedia. Pemerintah harus memastikan masyarakat menggunakan akses digital ini untuk kemajuan pendidikan, pengembangan usaha, peningkatan layanan publik, dan inovasi—bukan sekadar tersedia, tetapi memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari.
Sumber: Antara News
Baca Juga

BP Tapera Bidik PNS dan UMKM untuk Program Hunian Subsidi

Bisnis Gudang dan Logistik Dorong Laba RISE Membengkak 183 Persen di 9 Bulan Pertama 2026

BTN Perluas Jangkauan KPR hingga Rp552 Triliun dengan Strategi Digital dan Inklusi Finansial

