Hanya sekitar 30 persen warga Kabupaten Bogor yang saat ini sudah terlayani air minum dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Angka itu menjadi salah satu alasan Pemkab Bogor membuka seleksi terbuka untuk mengisi tiga posisi pimpinan perusahaan daerah tersebut mulai Oktober 2026.
Tiga jabatan yang dilelang terbuka adalah direktur utama, direktur umum, dan direktur operasional. Ketiganya kosong setelah masa kerja pejabat sebelumnya resmi berakhir pada 30 September 2026. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pemberhentian bukan karena pelanggaran, melainkan murni karena kontrak habis.
“Kami sudah menandatangani surat pemberhentian. Diberhentikan bukan karena tindakan tidak disiplin, tetapi karena masa kerjanya sudah berakhir,” kata Rudy.
Pemkab Bogor sengaja tidak langsung memperpanjang masa jabatan direksi lama agar proses pemilihan berlangsung lebih objektif. Direksi lama pun tetap boleh ikut mendaftar dan bersaing dengan kandidat lain.
Selama kursi direksi definitif belum terisi, dua dari tiga anggota Dewan Pengawas ditunjuk sebagai pelaksana tugas sementara. Masa jabatan sementara ini dibatasi maksimal enam bulan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor sekaligus Ketua Dewan Pengawas, Ajat Rochmat Jatnika, membenarkan hal ini: “Tiga direksi di-Plt-kan oleh dua orang Dewas.”
Bersamaan dengan proses seleksi, tim konsultan akan dilibatkan untuk mengaudit seluruh cabang perusahaan dan memetakan potensi pengembangannya. Hasilnya diharapkan menjadi bekal bagi direksi baru untuk menggenjot cakupan layanan air minum secara signifikan pada 2027.
Rudy menyebut ada tiga kriteria utama yang harus dimiliki calon direksi. “Pertama, harus sayang sama Bogor. Kedua, memahami core bisnisnya. Ketiga, punya konsep pengembangan bisnis terkait beberapa objek bisnis yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah,” ujarnya. Seleksi ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bogor untuk memperluas akses air bersih bagi warganya yang selama ini belum terlayani.
Sumber: Antara News
Baca Juga
Menlu Singapura Datang Mendadak, akan Bertemu Prabowo Hari Ini
Wakil Bupati Bogor Tidak Hadir di Pemeriksaan KPK, Dijadwalkan Ulang
Pemerintah Salurkan Rp480 Miliar Bantuan Presiden untuk Tangani Kebakaran Hutan ke 44 Daerah
