Bank Indonesia Kejar Sisa Rp12 Triliun Kredit Perumahan Sebelum Akhir Tahun

Industri perbankan nasional sedang berlomba mengejar target pembiayaan rumah di dua bulan terakhir tahun 2026. Hingga awal November, baru sekitar 71% dari target tahunan Rp41,17 triliun yang terpenuhi, sehingga masih ada celah Rp12 triliun yang perlu diselesaikan sebelum tutup buku.

Target tersebut terkait Kredit Program Perumahan (KPP) atau yang juga dikenal dengan KUR Perumahan—skema pembiayaan yang dirancang untuk membantu pengembang maupun masyarakat membangun atau memperbaiki rumah mereka. Sampai 1 November 2026, realisasi penyaluran sudah mencapai Rp29,17 triliun kepada 119.790 pembeli atau peminjam rumah.

Pemerintah, melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, meminta Bank Tabungan Negara (BTN) mempercepat penyaluran kredit perumahan ini. BTN adalah pemain besar kedua dalam program ini dan telah menyalurkan Rp6,03 triliun kepada lebih dari 9.000 debitur hingga pertengahan Oktober 2026.

Menteri Perumahan mengatakan, “BTN memiliki terobosan-terobosan baru yang baik dan bagus dalam mendukung percepatan progres rumah subsidi FLPP.” Apresiasi ini diberikan mengingat urgensi mencapai target pembiayaan yang telah ditetapkan pemerintah pada akhir tahun.

Selain KPP, program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga menghadapi tantangan serupa. Hingga akhir Oktober, baru 194.360 unit dari target 350.000 unit yang disalurkan, berarti masih kurang 155.640 unit di dua bulan terakhir.

BTN mengembangkan beberapa inovasi untuk mempercepat penyaluran. Salah satunya adalah program percontohan di Bogor di mana pengembang membangun rumah hingga selesai, kemudian BTN memberikan pembiayaan tambahan hingga 30% untuk melengkapi fasilitas agar rumah benar-benar siap dihuni tanpa pembeli harus mencari pembiayaan lain dengan bunga lebih tinggi.

BTN juga sedang mengembangkan program recycle housing untuk menghidupkan kembali rumah-rumah lama melalui perbaikan dan peningkatan kelayakan bangunan. Program ini masih dalam tahap penyusunan regulasi yang diperlukan.

Pemerintah melihat sinergi antara institusi publik dan perbankan sangat krusial untuk mempercepat ketersediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan target sisa penyaluran KPP mencapai Rp12 triliun dan ratusan ribu unit FLPP yang masih perlu didistribusikan, dua bulan ke depan menjadi periode penentu bagi pencapaian target perumahan nasional tahun 2026.

Sumber: industriproperti.com